Kepala BKD Tepis Isu Tunjangan PNS DKI Dipotong Untuk Formula E


Kepala BKD Tepis Isu Tunjangan PNS DKI Dipotong Untuk Formula E
Balapan Formula E "ePrix de Paris" di sekitar Monumen Invalides di Paris pada 27 April 2019. Foto: AFP/ KENZO TRIBOUILLARD

Beredar kabar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan memotong tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) Jakarta untuk kegiatan pelaksanaan Formula E tahun 2022.

Hal tersebut langsung dibantah oleh Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya. Dirinya menegaskan bahwa kabar tentang pemotongan tunjangan PNS tersebut tidak benar.

“Tidak benar wacana tersebut,” ujar Maria saat dihubungi kumparan, Senin (27/9).

Anies sudah memasukkan Formula E dalam program prioritas yang dilaksanakan 2022. Hal ini sempat mendapat penolakan dari PDIP dan PSI lewat rencana Hak Interpelasi yang terancam kandas karena 7 fraksi lainnya menolak.

Sejumlah demo muncul untuk menolak penyelenggaraan Formula E karena dinilai tidak mendesak di tengah pandemi corona. Di sisi lain, anggaran Pemprov DKI tak pernah terganggu dengan Formula E karena biaya penanganan corona diambil dari dana darurat yang belum habis. Nyatanya sekarang corona sudah terkendali.

Kekhawatiran lain muncul karena commitment fee penyelenggaraan Formula E naik pada 2022. Dalam rapat dengan DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, kenaikan commitment fee memang masuk dalam kontrak penyelenggaraan. Kenaikan 10 persen setiap tahunnya.

Commitment fee pada 2020 sebesar 20 juta poundsterling, pada senilai 2021 22 juta pounds, dan pada 2022 mencapai 24,2 juta pounds.

Kepala BKD Tepis Isu Tunjangan PNS DKI Dipotong Untuk Formula E (1)
Kemelut Formula E. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Kabar pemotongan tunjangan tersebut sempat membuat para PNS DKI resah, lantaran sejak masa pandemi COVID-19 tunjangan mereka sudah pernah dipotong untuk membantu penanganan virus corona.

Saat ini hanya ada aturan terkait pemotongan tunjangan PNS apabila para pegawai tidak melaporkan harta kekayaannya selaku penyelenggara negara (LHKPN).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 soal pelaporan harta kekayaan PNS. Dalam Pasal 4 huruf e beleid tersebut, disebutkan PNS wajib melaporkan harta kekayaannya.

Kepala BKD Tepis Isu Tunjangan PNS DKI Dipotong Untuk Formula E (2)
Ilustrasi PNS. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian dinyatakan pada salinan PP tersebut, dikutip kumparan Senin (20/9).

Pelanggaran atas kewajiban tersebut, masuk kategori yang diberi sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

Ada pun jenis sanksi untuk Hukuman Disiplin Sedang ini, yakni pemotongan tunjangan kinerja. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3), sebagai berikut;

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen} selama 9 (sembilan) bulan; atau

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Kewajiban penyelenggara negara termasuk PNS menyampaikan LHKPN sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Sementara pelanggaran atas kewajiban itu, sanksinya diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yakni sebatas sanksi administratif.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *